E -KTP Tercecer Sebuah Keteledoran

Tercecernya e-KTP invalid dan rusak itu menambah daftar panjang persoalan e-KTP di negeri ini. Proses hukum terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam korupsi pengadaaan e-KTP ini belum selesai ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tipikor. Perekaman KTP elektronik ini pun baru mencapai 97 persen. Dari 97 persen itu, masih terdapat warga yang belum mendapatkan e-KTP dalam bentuk fisik. Padahal nantinya data e-KTP tersebut akan digunakan untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bagi pemilih pilkada dan pemilu mendatang.

Kita berharap pejabat di Kementerian Dalam Negeri lebih ketat dalam mengawas proses pembuatan e-KTP ini. Pihak pihak yang secara sengaja melakukan kelalaian yang berakibat pada terlambatkan proses pembuatan e-KTP ini harus diberikan sanksi yang tegas. Termasuk terhadap oknum pejabat yang teledor yang menyebabkan tercecernya ratusan e-KTP invalid.

Menteri Dalam Negeri harus adil dan proporsional dalam memberikan sanksi kepada bawahannya yang tidak profesional dalam bekerja. Jangan sampai citra Kementerian Dalam Negeri ini terpuruk akibat buruknya manajemen pembuatan e KTP tersebut.