UU Ciptaker I Pembuatan PP Nantinya Dapat Pertegas Kewenangan Pusat dan Daerah
Dukung Kemudahan Investasi Daerah
Foto : ISTIMEWA
Abdullah Azwar Anas Ketua Umum Apkasi
Kemudahan proses perizinan yang diperoleh oleh UMKM menjadi perhatian khusus bagi pemda. Pemda khususnya kabupaten/ kota mengusulkan perlunya notifikasi perizinan yang diterbitkan oleh OSS untuk UMKM, sehingga pemda dapat melakukan pengawasan atas perizinan yang diterbitkan.
Penasihat Khusus Apkasi, Ryaas Rasyid, menyampaikan apresiasi kepada Kepala BKPM yang memberikan komitmen-komitmen konkret sehingga para bupati akan merasa nyaman bekerja sama dengan BKPM ke depannya.
"Memang perlu dipikirkan bahwa dalam pembuatan PP ini nanti apakah bisa membatalkan pasal-pasal yang ada di UU Nomor 23/2014 terkait kewenangan daerah dan pusat agar tidak terjadi kekacauan di lapangan, dan kami berterima kasih jika Pak Bahlil ini akan memperjuangkannya," kata Ryass Rasyid.
mad/Ant/E-10
Redaktur : Muchamad Ismail
Penulis : Muchamad Ismail, Antara
Komentar
()Muat lainnya