DPRD Kritik Pernyataan Anies

Lebih lanjut, Kenneth juga menilai selama memimpin Jakarta, Anies belum mengeksekusi program-program unggulannya secara serius, seperti pembebasan lahan untuk kebutuhan normalisasi sungai Ciliwung, sehingga alhasil program normalisasi mandek.

Karena ketidakseriusan tersebut, alokasi APBN berupa anggaran PEN pun tidak terserap, padahal pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur mencairkan dana PEN kepada DKI Jakarta sebesar 12,5 triliun rupiah pada 2020 di mana sebanyak 5,297 triliun rupiah dialokasikan untuk penanggulangan banjir yang dikerjakan selama tiga tahun dari 2020-2022.

"Akibatnya jadi berantakan seperti sekarang ini," ucap Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) PPRA Angkatan LXII itu.

Kent juga berharap Anies Baswedan tidak malah melakukan framing jika kerja sama dengan pemerintah pusat tidak berjalan dengan baik dalam membenahi problem di Jakarta. "Jangan sekarang menjelang akhir jabatan meminta bantuan dari pemerintah pusat, dan jangan ujung-ujungnya malah mem-framing menyalahkan pemerintah pusat, seakan-akan permasalahannya berada di pemerintah pusat jika kerja sama tersebut tidak berjalan dengan baik," ucap dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta dukungan pemerintah pusat guna menuntaskan delapan program transformasi Jakarta. Seperti yang berkaitan dengan normalisasi atau peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah lintas provinsi.