DPRD Kritik Pernyataan Anies

JAKARTA - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengkritik pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan yang meminta bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan Jakarta, salah satunya penanganan banjir.

"Kemarin yang disampaikan (Anies) kan untuk menuntaskan persoalan banjir khususnya di Kali Ciliwung kan. Tetapi bagaimana? Wong selama ini dia tidak mau melaksanakan itu (normalisasi). Dia tetap kukuh dengan program naturalisasi," kata Ketua Fraksi PDIP Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (18/4).

Gembong mengatakan Anies meminta bantuan kepada pemerintah pusat dalam menanggulangi masalah banjir di Jakarta pada masa akhir jabatannya. "Saya melihat, di ujung masa jabatannya, dia menutup kegagalan dengan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat. Dia merengek-rengek kepada pemerintah pusat tolong dibantu untuk normalisasi kali. Seolah-olah pemerintah pusat tidak membantu," ujarnya.

Menurut Gembong, program normalisasi sungai Ciliwung ini, Pemprov DKI memiliki tugas membebaskan lahan pemukiman di bantaran kali. "Setelah itu, barulah pemerintah pusat mengerjakan pembangunan pelebaran sungai dari lahan yang telah dibebaskan sebagai upaya normalisasi itu," ucapnya.

Kendati begitu, Gembong menilai bahwa Anies lupa dalam menangani banjir selama ini tidak berjalan optimal. Hal ini karena ulah sikapnya sendiri. "Padahal, pemerintah pusat sebenarnya telah mengalokasikan APBN selama tiga tahun berturut-turut untuk menjalankan program normalisasi," ucapnya.

Program Transformasi

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mempertanyakan soal dukungan program transformasi Jakarta yang baru sekarang ini dimintakan Gubernur Anies Baswedan ke pemerintah pusat.

Pasalnya, kata politisi PDI Perjuangan tersebut, delapan program transformasi yang salah satunya berkaitan dengan normalisasi atau peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah lintas provinsi, adalah program-program unggulan Anies.

"Kenapa Pak Anies baru sekarang ini meminta bantuan kepada pemerintah pusat? kemana saja selama lima tahun memimpin Jakarta? Selama ini pemerintah pusat selalu berniat mendukung program normalisasi lintas provinsi, tetapi Pak Anies yang tidak mau," kata Kenneth, kemarin.

Lebih lanjut, Kenneth juga menilai selama memimpin Jakarta, Anies belum mengeksekusi program-program unggulannya secara serius, seperti pembebasan lahan untuk kebutuhan normalisasi sungai Ciliwung, sehingga alhasil program normalisasi mandek.

Karena ketidakseriusan tersebut, alokasi APBN berupa anggaran PEN pun tidak terserap, padahal pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur mencairkan dana PEN kepada DKI Jakarta sebesar 12,5 triliun rupiah pada 2020 di mana sebanyak 5,297 triliun rupiah dialokasikan untuk penanggulangan banjir yang dikerjakan selama tiga tahun dari 2020-2022.

"Akibatnya jadi berantakan seperti sekarang ini," ucap Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) PPRA Angkatan LXII itu.

Kent juga berharap Anies Baswedan tidak malah melakukan framing jika kerja sama dengan pemerintah pusat tidak berjalan dengan baik dalam membenahi problem di Jakarta. "Jangan sekarang menjelang akhir jabatan meminta bantuan dari pemerintah pusat, dan jangan ujung-ujungnya malah mem-framing menyalahkan pemerintah pusat, seakan-akan permasalahannya berada di pemerintah pusat jika kerja sama tersebut tidak berjalan dengan baik," ucap dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta dukungan pemerintah pusat guna menuntaskan delapan program transformasi Jakarta. Seperti yang berkaitan dengan normalisasi atau peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah lintas provinsi.