DPRD Kritik Pernyataan Anies

JAKARTA - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengkritik pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan yang meminta bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan Jakarta, salah satunya penanganan banjir.

"Kemarin yang disampaikan (Anies) kan untuk menuntaskan persoalan banjir khususnya di Kali Ciliwung kan. Tetapi bagaimana? Wong selama ini dia tidak mau melaksanakan itu (normalisasi). Dia tetap kukuh dengan program naturalisasi," kata Ketua Fraksi PDIP Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (18/4).

Gembong mengatakan Anies meminta bantuan kepada pemerintah pusat dalam menanggulangi masalah banjir di Jakarta pada masa akhir jabatannya. "Saya melihat, di ujung masa jabatannya, dia menutup kegagalan dengan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat. Dia merengek-rengek kepada pemerintah pusat tolong dibantu untuk normalisasi kali. Seolah-olah pemerintah pusat tidak membantu," ujarnya.

Menurut Gembong, program normalisasi sungai Ciliwung ini, Pemprov DKI memiliki tugas membebaskan lahan pemukiman di bantaran kali. "Setelah itu, barulah pemerintah pusat mengerjakan pembangunan pelebaran sungai dari lahan yang telah dibebaskan sebagai upaya normalisasi itu," ucapnya.

Kendati begitu, Gembong menilai bahwa Anies lupa dalam menangani banjir selama ini tidak berjalan optimal. Hal ini karena ulah sikapnya sendiri. "Padahal, pemerintah pusat sebenarnya telah mengalokasikan APBN selama tiga tahun berturut-turut untuk menjalankan program normalisasi," ucapnya.
Halaman Selanjutnya....