DPR Minta Penanganan 'Stunting' Lebih Serius

Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes untuk melakukan upaya-upaya yang lebih serius dalam menurunkan dan menangani stunting, bukan hanya pencegahan tetapi juga pengobatannya.

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Putih Sari mengingatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait perlunya upaya-upaya yang lebih serius untuk menurunkan dan menangani stunting di Tanah Air.

"Kami mengingatkan Kementerian Kesehatan atas pentingnya upaya-upaya yang lebih serius untuk mengatasi stunting," kata Putih dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dengan agenda pembahasan mengenai pelaksanaan program penurunan stunting, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/5).

Ia menyampaikan yang dimaksud upaya-upaya yang lebih serius dalam penanganan stunting itu adalah Kementerian Kesehatan tidak hanya berfokus pada pencegahan stunting, tetapi juga terkait dengan pengobatan stunting.

Menurut dia, upaya lebih serius itu juga bernilai penting untuk mencapai target penurunan angka stunting nasional yang mencapai 14 persen pada 2024.

Selain itu, Putih juga mengingatkan Kementerian Kesehatan dan BKKBN agar ikut berperan memastikan program mengenai upaya penurunan angka stunting di Indonesia menjadi warisan bersama bagi pemerintahan selanjutnya.

"Komisi IX mengharapkan bahwa program untuk menurunkan stunting ini bisa menjadi legacy bersama yang baik dari Kemenkes maupun BKKBN bersama Komisi IX periode 2019-2024," ucap dia.

Sebelumnya, Menkes Budi menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan memiliki 11 intervensi spesifik untuk mencapai penurunan angka stunting. Sebelas intervensi spesifik tersebut di antaranya meliput intervensi skrining anemia terhadap remaja putri dan ibu hamil, konsumsi tablet tambah darah remaja putri, pemeriksaan kehamilan, konsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil, dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis.

Berikutnya, ada pula intervensi spesifik berupa pemantauan pertumbuhan balita, edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping air susu ibu (MPASI) hewani bagi anak usia 0-24 bulan, dan peningkatan cakupan serta perluasan imunisasi.

Menkes menyatakan target penurunan stunting jangan diubah. Adapun pemerintah menargetkan penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14 persen.

"Sebelum kita habis 31 Desember jangan geser goal-nya dulu. Gak boleh selesai dulu. Kalau kita dikasih tugas 14 persen, kita kerja keras sebisa mungkin turunnya jadi berapa," ujar Menkes, dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Jakarta, Kamis.

Dia menyebutkan angka prevalensi stunting hanya turun 0,1 persen dari 21,6 persen pada 2022 menjadi 21,5 persen pada 2023. Menurutnya, salah satu kendala penurunan stunting yang masih kecil belum ditemukan model implementasi yang sesuai dari program-program yang telah dilaksanakan.

Menkes menerangkan, angka 21,5 persen bukan angka yang kecil sebab ada 4,5 juta anak yang stunting. Menurutnya, semakin banyak orang ditemukan sangat penting agar bisa mendapat intervensi.

"Lebih baik orang sehat kita anggap stunting kemudian kita beri intervensi daripada orang yang stunting karena kita ingin laporannya bagus kita sebut tidak stunting malah kemudian itu salah," ucapnya.

Pendataan "Stunting"

Budi mengungkapkan, dalam pendataan stunting pemerintah menggunakan metode survei, termasuk dalam menentukan target 14 persen pada tahun 2024. Adapun metode dan sumber data lain seperti Aplikasi Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) yang baru muncul beberapa tahun terakhir dijadikan pelengkap.

"Itu melengkapi supaya kita tidak mengubah standar pengukuran, karena target disusun dengan survei," jelasnya.ruf/S-2