DPR Apresiasi Diterbitkannya SKB Seragam Keagamaan

Satriwan khawatir SKB ini tidak akan implementatif, karena sanksinya tidak jelas. "Kita tahu dalam konteks otonomi daerah, sanksi apa yang bisa diberikan, tidak mungkin pemecatan atau sanksi yang keras sekalipun, paling hanya imbauan," katanya.

Satriwan menilai tantangan SKB tersebut yaitu adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah belum direvisi.

Menurutnya, Permendikbud itu juga memberikan peluang sekolah dan daerah untuk menerapkan imbauan menggunakan atau melarang jilbab bagi siswi.

"Jadi walaupun SKB sudah ditandatangani, tapi Permendikbud tetap ada," tandasnya.rufAnt/N-3