Dorong Alokasi Kredit untuk Perkuat Sektor Riil

Guru Besar Ekonomi Pertanian UGM, Dwijono Hadi Darwanto, mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kewenangan penuh untuk membuat kebijakan intermediasi bank seperti itu. "Pilih bankir yang hebat, menteri best of the best yang mampu bangun ekonomi rakyat," ujar dia, ketika dihubungi, Senin (2/9).

Menurut Dwijono, sudah saatnya pemerintah memilih orang-orang berdasarkan kompetensi dan kapasitas memadai, bukan sekadar alasan koneksi politik. Begitu pula di perbankan, primitive banking atau praktik untuk mendapatkan kredit dengan cara lama, yakni hubungan politik, suap, dan korupsi mesti ditinggalkan.

Dia menegaskan, Indonesia yang berlandaskan ekonomi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat semestinya menjadikan bank BUMN seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Bank BRI) lebih concern pada usaha di perdesaan. Sebab, ekonomi rakyat banyak tumbuh di desa, sedangkan ekonomi konglomerat mendorong dan mengandalkan ekonomi konsumsi perkotaan.

"Selama ini manajemen perbankan nasional, termasuk bank BUMN, hanya berpikir tradisional yakni mengucurkan kredit dengan cepat dengan bayangan hasil yang mudah, ya dikucurkan untuk konglomerat," jelas Dwijono.

Di sisi lain, lanjut dia, mengucurkan kredit skala kecil untuk jutaan petani dan nelayan memiliki tantangan lebih kompleks. "Namun dengan perkembangan teknologi semestinya tidak sulit mengubah corak portofolio perbankan," tukas dia.
Halaman Selanjutnya....