DKI Jakarta Akan Perbanyak Pembangunan RTH

JAKARTA - Untuk memperbaiki kualitas udara, Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan program pembangunan ruang terbuka hijau (RTH). Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, di Jakarta, Senin (20/6) malam.

"Masalah kualitas udara Jakarta memang menjadi pekerjaan rumah kami. Untuk itu, kami akan peningkatan RTH," katanya. Riza mengatakan pihaknya juga menyiapkan infrastruktur transportasi umum guna mengajak masyarakat beralih menggunakan moda transportasi umum.

"Kami juga menyiapkan infrastruktur transportasi umum. Kami akan mengajak masyarakat beralih ke moda transportasi umum," tuturnya. Riza menambahkan, memang tidak mudah mengatasi kualitas udara bila dikerjakan sendiri. Maka, perlu keterlibatan instansi terkait.

Untuk menciptakan langit biru, tidak bisa sepihak, perlu kolaborasi instansi terkait dalam merumuskan program tersebut. Salah satunya pengurangan kendaraan, lebih banyak uji emisi, dan sebagainya. Riza menuturkan, mengatasi ini tidak bisa diselesaikan secara cepat, meskipun DKI Jakarta memiliki anggaran yang cukup besar.

"Memang mengatasi tidak bisa diselesaikan secara cepat. Semua perlu waktu karena kita punya keterbatasan," sambungnya. Bayangkan DKI yang punya anggaran luar biasa saja memerlukan waktu yang tidak sebentar mengatasi ancaman ini.

Sebelumnya, Komisi B DPRD DKI Jakarta menyoroti kualitas udara Jakarta yang menduduki peringkat pertama terburuk di dunia. Hasil ini dipublikasikan oleh situs IQ Air yang mengoperasikan informasi kualitas udara real time gratis terbesar di dunia.

Pernyataan ini disampaikan, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (20/6). "Berdasarkan data terakhir 17 Juni udara Jakarta berturut-turut paling berpolusi di dunia. Sedikit pun tidak terdengar apa yang akan dilakukannya untuk menyelamatkan warga DKI," kata Gilbert.

Lintas Batas

Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati lingkungan, Koalisi Ibu Kota, menyebut polusi udara Jakarta merupakan permasalahan lintas batas. Maka, harus dikendalikan lebih cepat bersama-sama. "Sumber pencemar udara dari luar Jakarta, terutama industri dan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara," kata Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Indonesian Center for Environmental Law, Fajri Fadhillah.

Dalam kondisi seperti itu, lanjut dia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) harus menjalankan kewajibannya mengawasi Gubernur Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Pengawasan dan supervisi untuk mengetatkan ambang batas emisi seluruh sumber pencemar udara daerah masing-masing.

Dia minta baku mutu emisi baik untuk kendaraan bermotor maupun industri seperti pembangkit-pembangkit listrik bertenaga fosil harus diperketat. "Kedua sumber pencemar udara sama-sama perlu diperketat," tambahnya.

Koalisi Ibu Kota yang terdiri dari sejumlah LSM itu pun menganggap, polusi udara Jakarta beberapa hari terakhir seakan menjadi "kado" HUT ke-495 Jakarta.