DKI Harus Bangun 5 Sentra Pasar Rakyat yang Modern

JAKARTA - Pembelanjaan uang negara baik itu Anggaran Pendapartan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) banyak yang tidak produktif. Salah satu contohnya adalah rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun 1,8 juta sumur resapan dengan anggaran sekitar 5 triliun.

Pembuatan jutaan lubang untuk memasukkan air hujan ke dalam tanah agar tidak banjir jika terjadi hujan, dinilai tidak efektif dan hanya buang-buang uang di tengah anggaran yang terbatas. Yang ada sumur-sumur tersebut justru akan terisi air asin dari laut ibarat kapal laut yang bocor.

Sampai saat ini tidak ada pemimpin di DKI yang bisa mencegah terjadinya banjir karena yang diurus hal-hal tidak bermanfaat. Selama tidak ada upaya penanaman hutan kembali di tempat yang lebih tinggi, selama itu banjir akan selalu ada.

"Kesannya koq pejabat kita hanya kelihatan sibuk, menghabiskan anggaran dalam jumlah besar, tetapi hasilnya minim karena belanjanya tidak menghasilkan sesuatu yang berguna. Tahun depan dianggarkan lagi mirip jalan raya Pantura yang setiap tahun menjelang lebaran selalu diperbaiki. Ini yang harus dipikirkan semua pemimpin daerah sebelum bercita-cita menjadi pemimpin nasional," kata Ketua Kaukus Muda Indonesia, Edi Humaidi di Jakarta, Rabu (3/11).

Menurutnya, pemerintah tidak pernah menggunakan anggaran negara untuk membangun yang bisa membuat rakyat sejahtera. Kalau belanja APBD atau APBN tidak membuka lapangan kerja, rakyat tidak mandiri. Padahal kalau anggaran sebesar 5 triliun rupiah yang rencananya digunakan membuat sumur resapan tersebut dialihkan untuk membangun pasar rakyat, manfaatnya sangat banyak.
Halaman Selanjutnya....