DKI Harus Bangun 5 Sentra Pasar Rakyat yang Modern

JAKARTA - Pembelanjaan uang negara baik itu Anggaran Pendapartan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) banyak yang tidak produktif. Salah satu contohnya adalah rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun 1,8 juta sumur resapan dengan anggaran sekitar 5 triliun.

Pembuatan jutaan lubang untuk memasukkan air hujan ke dalam tanah agar tidak banjir jika terjadi hujan, dinilai tidak efektif dan hanya buang-buang uang di tengah anggaran yang terbatas. Yang ada sumur-sumur tersebut justru akan terisi air asin dari laut ibarat kapal laut yang bocor.

Sampai saat ini tidak ada pemimpin di DKI yang bisa mencegah terjadinya banjir karena yang diurus hal-hal tidak bermanfaat. Selama tidak ada upaya penanaman hutan kembali di tempat yang lebih tinggi, selama itu banjir akan selalu ada.

"Kesannya koq pejabat kita hanya kelihatan sibuk, menghabiskan anggaran dalam jumlah besar, tetapi hasilnya minim karena belanjanya tidak menghasilkan sesuatu yang berguna. Tahun depan dianggarkan lagi mirip jalan raya Pantura yang setiap tahun menjelang lebaran selalu diperbaiki. Ini yang harus dipikirkan semua pemimpin daerah sebelum bercita-cita menjadi pemimpin nasional," kata Ketua Kaukus Muda Indonesia, Edi Humaidi di Jakarta, Rabu (3/11).

Menurutnya, pemerintah tidak pernah menggunakan anggaran negara untuk membangun yang bisa membuat rakyat sejahtera. Kalau belanja APBD atau APBN tidak membuka lapangan kerja, rakyat tidak mandiri. Padahal kalau anggaran sebesar 5 triliun rupiah yang rencananya digunakan membuat sumur resapan tersebut dialihkan untuk membangun pasar rakyat, manfaatnya sangat banyak.

Ekonomi rakyat harus dihidupkan yaitu dengan membangun industri unggulan daerah dan sentra pasar rakyat yang bersih, tidak becek, fasilitasnya modern sehingga pasarnya ramai, bisa dikunjungi semua lapisan warga. Turis asing pun mau datang ke pasar rakyat untuk membeli cendera mata. Pasar rakyat jadi ramai sehingga bisa meningkatkan pajak daerah.

Pasar rakyat harus bisa menampung semua UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang ada di wilayah tersebut. Karena itu pasar rakyat harus besar, luas, dan jumlah stannya banyak sehingga biaya sewanya tidak mahal. Pemerintah jangan mikirin untung, akan lebih berarti jika ekonomi rakyat bisa berkembang dengan pasar rakyat. Harga stan harus dipatok semurah mungkin sehingga semua UMKM bisa berjualan dan harga jual barang yang ditawarkan pun tidak mencekik leher.

"UMKM di Jakarta bisa tumbuh kalau ada tempat mereka berjualan. Nasib mereka mengenaskan. Berjualan di pinggir jalan digusur, mau jualan di mal tidak mampu bayar sewa," kata Edi.

Jangan seperti yang ada sekarang ini, karena lahannya terbatas, jumlah stannya pun terbatas. Harga menjadi mahal, ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah. Yang bisa jualan di sana hanya mereka yang bermodal kuat, rakyat kecil gigit jari.

"Tetapi anehnya sudah 76 tahun merdeka hal ini tidak dilakukan. Pemda malah sibuk memberi izin mal baru yang di Jabodetabek saja jumlahnya sekitar 100. Padahal warga yang berkunjung ke mal-mal mewah hanya jalan-jalan saja, mencari tempat yang sejuk dan nyaman. Lebih dari separuhnya tidak mampu membeli barang yang sangat mahal karena sebagian besar impor. Paling hanya bisa ngopi. Kenapa sampai hari ini DKI tidak membuat fasilitas pasar murah yang modern untuk rakyatnya yang kurang mampu," kata Edi.

Pembangunan pasar rakyat di Jakarta yang bersih harus segera dilakukan. Prioritaskan pasar rakyat untuk menampung produk-produk dari industri unggulan. Untuk Jakarta, Pemprov harus bisa membangun sedikitnya 5 sentra pasar rakyat yang modern. Ini harus cepat dilakukan sebelum tidak ada sisa tanah yang bisa dibangun .

Sentra Industri Unggulan

Sebelumnya, pakar ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko mengatakan, pembangunan pasar modern jika dibarengi dengan pembangunan industri pangan di 34 provinsi akan berdampak positif pada ekonomi kerakyatan. Jika setiap provinsi mampu membangun 20 sentra industri unggulan daerah, ada 600 sentra industri yang bisa dibangun.

"Ini akan menyerap pangan unggulan dari masing-masing daerah sehingga penduduk muda desa tidak perlu pergi ke kota menjadi pengangguran. Sebaliknya mereka berpenghasilan dan memberi kontribuso pajak . Bukan pemerintah yang kasih Bansos tapi justru mereka memberi kontribusi pajak," kata Aditya.