Dewan Pers Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

JAKARTA - Dewan Pers meminta Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tertuang dalam surat Dewan Pers tertanggal 17 November 2022. Dewan Pers menilai pemerintah belum mengakomodasi usulan reformulasi pasal-pasal krusial di rumusan RKUHP.

"Pemerintah dalam tanggapannya bulan Oktober melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mengakomodasi usulan reformulasi Dewan Pers terhadap pasal-pasal krusial dalam rumusan RKUHP. Sebagaimana respon pemerintah yang disampaikan pada saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, 3 Oktober 2022," kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pers Muhamad Agung Dharmajaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (21/11).

Dia menjelaskan permohonan penundaan itu didasarkan pertimbangan, bahwa secara substansi ada beberapa pasal dalam RKUHP yang bermuatan menghalangi kemerdekaan pers. RKUHP itu sekaligus juga belum mengakomodasi masukan dari Dewan Pers.

Dewan Pers berpendapat, pemerintah belum menanggapi beberapa pasal yang menjadi masukan Dewan Pers. Tidak ada pula penjelasan dari pemerintah, apa saja pasal masukan yang diakomodasi dan mana pula yang tidak diakomodasi beserta argumentasinya.

Dia menegaskan secara substansi RUU KUHP masih bermuatan membatasi kemerdekaan pers dan berpotensi mengkriminalisasikan karya jurnalistik.
Halaman Selanjutnya....