Dewan Keamanan PBB Bahas Upaya Akhiri Konflik di Sudan

WASHINGTON - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyambut baik upaya yang sedang dijalankan oleh Uni Afrika atau African Union (AU) dan blok perdagangan Otoritas Antarpemerintah untuk Pembangunan atau Intergovernmental Authority on Development (IGAD) untuk mengakhiri konflik di Sudan.

Asisten Sekjen PBB, Martha Ama A Pobee, Rabu (9/8), menegaskan misi bantuan transisi terintegrasi PBB di Sudan atau The United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan (UNITAMS) terus berkomitmen untuk mendukung upaya itu, termasuk melalui Mekanisme Perluasan yang dipimpin AU dan Kelompok Inti, yang merupakan bagian dari PBB.

"Kami juga menyambut baik upaya berkelanjutan dari AS dan Arab Saudi untuk memfasilitasi negosiasi antara pihak yang berkonflik di Jeddah, serta inisiatif negara tetangga Sudan untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut," katanya.

Seperti dikutip dari Antara, Pobee menyampaikan pernyataan itu dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB yang membahas situasi Sudan.

Dia mengatakan Khartoum --Ibu Kota Sudan-- tetap menjadi pusat konflik, sementara pertempuran antarpihak terus berlanjut di Bahri, Omdurman, dan Darfur.

Ketika menyoroti penderitaan yang luar biasa yang dialami orang-orang di wilayah Darfur, Pobee mengatakan pertempuran di Ibu Kota Sudan membuka kembali luka lama atas ketegangan etnis dari konflik masa lalu di wilayah tersebut.

"Konflik di Sudan terus berdampak besar pada negara dan rakyatnya yang terus menghadapi penderitaan yang tak terbayangkan. Kebutuhan kemanusiaan dan perlindungan meningkat dari hari ke hari tanpa ada tanda-tanda penangguhan hukuman," ujar Pobee. "Semakin lama perang ini berlanjut, semakin besar risiko perpecahan, campur tangan asing, dan erosi kedaulatan, serta hilangnya masa depan Sudan," kata dia, memperingatkan.

Mengalami Kelaparan

Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), pada Rabu (9/8), mengatakan lebih dari 40 persen penduduk Sudan mengalami kelaparan.

"WHO sangat khawatir atas keadaan kemanusiaan yang memburuk di Sudan, yang saat ini memasuki bulan keempat konflik," kata kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kepada pers di Jenewa.

Jumlah orang yang menghadapi kelaparan sudah naik dua kali lipat dibandingkan pada Mei tahun lalu. Ia menekankan keterbatasan akses pada obat-obatan, pasokan medis, listrik, dan air masih menjadi tantangan di wilayah-wilayah yang terdampak konflik.

Sudan sejak April didera pertikaian antara militer dan Pasukan Dukungan Cepat. Konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 3.000 warga sipil dan melukai ribuan lainnya, menurut badan layanan medis setempat.

Sebelumnya, Mesir meluncurkan upaya mediasi antara berbagai pihak yang berperang di Sudan di KTT regional, bagian dari serangkaian upaya internasional dalam rangka mencegah perang saudara berkepanjangan dan memperdalam krisis kemanusiaan.

Pertikaian antara militer Sudan dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat pecah di Ibu Kota Khartoum pada April, dan meluas ke bagian barat ke wilayah rentan konflik yaitu Darfur dan Kordofan.

Amerika Serikat dan Arab Saudi telah menegosiasikan gencatan senjata, namun berhenti mengadakan pembicaraan setelah banyaknya pelanggaran.

Ethiopia mengadakan KTT Afrika Timur, tetapi militer Sudan memboikotnya dengan alasan pemrakarsa utama Kenya berat sebelah.

Mesir, yang memiliki sejarah hubungan erat dengan militer Sudan, mengundang pemimpin negara tetangganya itu pada KTT, yang bertujuan mencegah campur tangan asing dalam konflik dan menawarkan pembicaraan perdamaian baru, menurut dua sumber keamanan Mesir.

Prioritas utama Mesir adalah menegaskan kembali negaranya bahwa pihaknya tidak dikecualikan dalam upaya regional, kata para diplomat.