Transparansi Anggaran I Sejumlah Pemda Telah Memberi Izin
Dewan Akan Diberi Akses "E-Budgeting"
Foto : ANTARA/Siti Nurhaliza
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menghadiri Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/7/2023).
Harapan Bambang, dengan diwujudkannya akses maka dewan bisa memonitor aspirasi warga Jakarta yang diperjuangkan melalui reses dengan maksimal.
Baca Juga :
Kepala Daerah Harus Teguh dalam Moralitas Tinggi
Dinonaktifkan
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menonaktifkan MH dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dia diduga memaksa petugas Penanganan Prasarana dan Saranan Umum (PPSU) agar berutang ke pinjaman daring (online/pinjol).
"MH sudah dinonaktifkan. Kini sedang diproses oleh inspektorat," kata HeruBudi Hartono. Menurut dia, pemberian sanksi selanjutnya ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan tim inspektorat yang mengacu ketentuan disiplin aparatur sipil negara (ASN).
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Aloysius Widiyatmaka
Komentar
()Muat lainnya