Dewan Akan Diberi Akses "E-Budgeting"

JAKARTA - Anggota DPRD Jakarta dipertimbangkan akan diberi akses ke sistem e-planning dan e-budgeting. Rencana ini dikemukakan penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. ??????"Nanti kami bicarakan dengan Sekretariat Daerah dan Bapenda mengenai e-planning, e-budgeting," ujar Heru.

Dia mengatakan ini usai menghadiri Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis. Hal itu disampaikan Heru setelah anggota DPRD, Bambang Kusmanto, minta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membagikan kata sandi(password)agar dewan bisa mengakses e-budgeting dan e-planning demi keterbukaan informasi.

"Jadi, itu bukan diprotes. Tapi diusulkan oleh Bambang agar dewan bisa melihat e-planning dan e-budgeting," tutur Heru. Menurutnya, usul itu wajar saja. Supaya hasil reses para anggota DPRD DKI Jakarta bisa dimonitor dari awal, masuk atau tidak.

Dalam rapat paripurna, Bambang mengatakan bahwa permintaan akses tersebut sesuai dengan fungsi pengawasan dewan. Menurutnya, dewan memang memiliki hak untuk bisa mendapatkan akses dalam memonitor pelaksanaan APBD.

Terlebih, sejumlah pemerintah daerah telah mendapatkan akses sejak lama seperti di wilayah Bogor, Bandung, Cirebon, dan Tegal. "Sejak lima tahun lalu sudah selalu dibahas. Kami selalu minta kepada Bapenda maupun Kominfo untuk bisa akses, namun tidak pernah direalisasikan," terangnya.
Halaman Selanjutnya....