Desa Migran Produktif

Pemerintah Indonesia mestinya mencontoh Filipina yang telah memberi kebebasan bagi warganya melakukan kontrak mandiri setiap bekerja ke luar negeri. Perlu kepastian perlindungan BMI karena kini rentan dijerumuskan sebagai pelaku tindak kejahatan. Semakin banyak BMI yang terjerat kasus hukum. Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Buruh Migran Kementerian Luar Negeri dalam enam bulan saja terjadi ribuan TKI terjerat kasus di luar negeri.

Selama ini Kemlu mengakui banyak kesulitan dalam menangani kasus yang melibatkan BMI seperti kasus pembunuhan, perzinahan, pelacuran, pencurian, pengedaran narkoba, dan lain-lain. Beberapa kendala di antaranya terbatasnya SDM sebagai perwakilan RI. Peraturan setempat yang mempersulit akses perwakilan asing dalam penanganan kasus. Kasus hukum yang menjerat BMI dikategorikan sebagai permasalahan domestik, sehingga pemerintah tak bisa menangani langsung.

Banyaknya BMI yang terjerat kasus hukum harusnya menyadarkan bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebaik-baiknya program menghentikan pengiriman pembantu rumah tangga dan membendung jumlah tenaga kerja ilegal yang kian meningkat. Pemerintah harus segera merumuskan Peta Jalan Tiada Pekerja Rumah Tangga bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Hal itu juga membutuhkan strategi dan skema pembiayaan. Program untuk mentransformasikan penata laksana rumah tangga (PLRT) berubah menjadi TKI formal juga membutuhkan kajian serta hubungan kelembagaan profesi yang sebaik-baiknya.

Sudah saatnya membuat proyeksi dan aksi untuk menangkap peluang ketenagakerjaan formal di luar negeri dan mewujudkan penghentian pengiriman tenaga ke luar negeri. Para tenaga kerja PRT bisa ditransformasikan dengan cara dibekali ilmu atau keterampilan bidang keperawatan. Salah satu contoh yang bisa dijadikan model adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja KBRI Singapura. Antara lain menjalin kerja sama dengan Borderless Healthcare Group (BHG) yang bergerak di bidang jasa perawat lansia.

Kini di Tanah Air banyak tenaga kesehatan, khususnya perawat, menganggur atau kerja tak menentu sebagai honorer. Sebaiknya mereka didorong menjadi pekerja migran. Hal ini perlu pemberian fasilitas kredit lunak perbankan nasional agar mereka bisa bekerja di luar negeri, tanpa ada kendala biaya. Kredit lunak tersebut untuk keberangkatan dan keperluan hidup yang ditinggalkan. Sudah waktunya perbankan nasional menyiapkan plafon kredit bagi tenaga honorer kesehatan seperti ini.
Halaman Selanjutnya....