Defisit APBN Bakal Korbankan Program Kesejahteraan Rakyat

Yenny menilai saat ini manfaat pengelolaan keuangan negara tidak dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Bahkan, 80 hingga 90 persen APBN tidak dinikmati rakyat. Padahal, APBN adalah instrumen kesejahteraan rakyat.

Dia pun meragukan dalih pemerintah yang selalu mengatakan bahwa manfaat utang negara tersebut akan kembali ke rakyat. Sebab, pengelolaan utang selama ini tidak transparan.

"Saya contohkan, utang eks BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) itu kan bebannya banyak. Tetapi, sejumlah obligor itu belum melunasi utangnya. Pemerintah tidak secara tegas mengejar utang tersebut," tutur Yenny.

Pada akhirnya, lanjut dia, rakyat yang tidak menikmati utang BLBI itu dipaksa melunasinya dari pajak yang dibayar tiap tahun. "Yang melunasi utangnya ya rakyat dalam bentuk peningkatan pajak yang progresif.

Kemudian, ditingkatkan semua, mulai dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangungan, pajak pertambahan nilai, serta semuanya," ungkap Yenny.
Halaman Selanjutnya....