Dana Mengendap Rugikan Rakyat

Pembentukan pansus BUMD harus terus dikawal agar anggota dewan tidak masuk angin.

JAKARTA - Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta menjadi sorotan sejumlah pihak. Modal pemerintah yang disuntikkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mengendap hingga 4,4 triliun rupiah. Namun, BUMD masih saja mengajukan modal tambahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Modal ini kan dari APBD, yang harus ada prinsip pertanggungjawaban kepada rakyat. Kalau modal itu modal perorangan, maka perorangan itulah yang memiliki kewenangan untuk mendapatkan pertanggungjawaban itu. Makanya, ini akan kita selidiki melalui pansus," ujar anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (5/12).

Pembentukan pansus BUMD menjadi keharusan karena merupakan keputusan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, alasan yang disampaikan BUMD selalu normatif. Salah satunya, BUMD tidak bisa mengeksekusi program kegiatan karena kendala teknis.

"Salah satu objek yang akan digali, uang mengendap ini disimpan dimana. Kenapa tidak digunakan. Alasan-alasan mereka selama ini kan normatif, seperti eksekusi perencanaan, proyeksi, dan soal teknis lainnya," kata politisi PDIP itu.
Halaman Selanjutnya....