Dana Mengendap, Kinerja BUMD Dipertanyakan

Namun, akunya, dari dana sebesar 4,4 triliun rupiah itu, beberapa BUMD berencana akan merealokasi penggunaan modal sebesar 1,8 triliun rupiah. Sedangkan sisanya sebesar 2,6 triliun rupiah merupakan modal yang masih berproses untuk dibayarkan pada beberapa proyek kegiatan.

"Sebenarnya kalau kami, komisi C tidak mau mengekspos dahulu. Kami mau inventarisasi masalah mereka terlebih dahulu. Masalahnya apa, kenapa kok anggaran tidak terserap. Ini kita bongkar di Komisi C," kata James.

Dari beberapa penjelasan BUMD, ungkapnya, dana modal yang masih tersisa itu disebabkan beberapa alasan. Salahsatunya, beberapa pekerjaan yang dijalankan BUMD tidak sesuai dengan analisa investasi awal mereka.

Audit BUMD

Direktur Budgetting Metropolitan Watch, Amir Hamzah, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta mengaudit kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban BUMD tersebut.
Halaman Selanjutnya....