Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher Parasong, tentang Pengelolaan Dana Haji
Dana Haji untuk Infrastruktur Harus Diatur Undang-undang
Foto : istimewa
karena BPKH ini belum ada kantor yang jelas dan kemudian belum punya aktivitas yang memadai sehingga belum bisa kami menilainya. franciscus theojunior lamintang/AR-3
Komentar
()Muat lainnya