Dana Bantuan Harus Diawasi Terintegrasi

Siti Zuhro juga berharap agar penanganan bencana alam di Sulawesi Tengah dikaitkan hal-hal politik. Sebab bila hal itu terjadi, maka dikhawatirkan akan membuat negara lain ketika ingin memberi bantuan kemanusiaan berpikir dua kali. Apakah bantuan tersebut akan benar-benar tersalurkan kepada korban, atau malah dipolitisasi sebagai bagian kampanye, mengingat sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019 sudah memasuki tahapan kampanye pemilu 2019. "Jangan sampai bantuan kemanusiaan menjadi komoditi politik," tegasnya.

Ia juga meminta ke depannya dalam penangan bencana, Pemerintah dapat membuat sebuah pemetaan terhadap daerah- daerah mana saja yang layak dijadikan sebagai ruang aktifitas manusia sehari-hari atau tidak. Hal itu juga tambah Siti, agar meminimalisir munculnya korban jiwa apabila suatu saat terjadi bencana alam.

Senada dengan Siti Zuhro, Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding menilai, pemerintah harus memiliki suatu sistem atau aplikasi yang dapat melacak penggunaan dana bantuan kemanusiaan hingga rehabilitasi. Hal itu tegasnya untuk memastikan dana bantuan kemanusiaan tersebut tepat guna. Kemudian tambah Karding, nantinya pemerintah melaporkan penggunaan dana bencana hingga rehabilitasi tersebut melalui sistem berbasis aplikasi tersebut.

"Penting sekali dibentuk sistem aplikasi penggunaan dana kemanusiaan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat," tegasnya.

Cukup Resonsif
Halaman Selanjutnya....