Dana Bantuan Harus Diawasi Terintegrasi

JAKARTA - Pasca gempa dan tsunami yang melanda Palu, Sulawesi Tengah, bantuan kemanusiaan baik dari dalam maupun luar negeri seakan tak henti. Asas keterbukaan dan pengawasan terkait dana bantuan bencana ini pun harus tetap ada walau dalam kondisi darurat seperti itu, publik hanya memfokuskan pada pada implementasi penggunaan terhadap bantuan bencana.

Menyikapi hal itu, peneliti politik LIPI, Siti Zuhro mengatakan, perlunya sistem pengawasan dana bantuan kemanusiaan yang terintegrasi antara pemerintah dalam hal ini Kementrian Sosial, dan pelibatan masyarakat secara konkret agar penanganan tersebut dapat berlangsung transparan dan profesional.

Menurut Siti Zuhro, jangan sampai pemberian bantuan kemanusiaan di Sulawesi Tengah seperti di Lombok. Dimana dana kemanusiaan yang seharusnya diperuntukkan rehabilitasi gempa, malah dikorupsi oleh anggota DPRD Kota Mataram. Hal tersebut ungkap Siti, sangatlah memprihatinkan. Sehingga ia juga meminta KPK dan BPK turut serta turun tangan menyoroti penggunaan dana kemanusiaan tersebut.

"Perlunya format dan sistem yang terintegrasi, agar aliran dana kemanusiaan yang ada tidak sampai dikorupsi oleh oknum tertentu," ujar Siti Zuhro dalam diskusi bertema 'Cegah Selewengkan Dana Bantuan Sulteng: Bagaimana Regulasi dan Penanganannya', di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/10).

Siti Zuhro juga berharap agar penanganan bencana alam di Sulawesi Tengah dikaitkan hal-hal politik. Sebab bila hal itu terjadi, maka dikhawatirkan akan membuat negara lain ketika ingin memberi bantuan kemanusiaan berpikir dua kali. Apakah bantuan tersebut akan benar-benar tersalurkan kepada korban, atau malah dipolitisasi sebagai bagian kampanye, mengingat sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019 sudah memasuki tahapan kampanye pemilu 2019. "Jangan sampai bantuan kemanusiaan menjadi komoditi politik," tegasnya.

Ia juga meminta ke depannya dalam penangan bencana, Pemerintah dapat membuat sebuah pemetaan terhadap daerah- daerah mana saja yang layak dijadikan sebagai ruang aktifitas manusia sehari-hari atau tidak. Hal itu juga tambah Siti, agar meminimalisir munculnya korban jiwa apabila suatu saat terjadi bencana alam.

Senada dengan Siti Zuhro, Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding menilai, pemerintah harus memiliki suatu sistem atau aplikasi yang dapat melacak penggunaan dana bantuan kemanusiaan hingga rehabilitasi. Hal itu tegasnya untuk memastikan dana bantuan kemanusiaan tersebut tepat guna. Kemudian tambah Karding, nantinya pemerintah melaporkan penggunaan dana bencana hingga rehabilitasi tersebut melalui sistem berbasis aplikasi tersebut.

"Penting sekali dibentuk sistem aplikasi penggunaan dana kemanusiaan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat," tegasnya.

Cukup Resonsif

Inspektorat Jenderal Kementrian Sosial, Dadang Iskandar mengungkapkan, beberapa jam pasca kejadian bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, Menteri Sosial Agus Gumiwang langsung melakukan rapat terbatas dengan beberapa menteri lainnya.

Kemudian Menteri Sosial langsung memerintahkan mengirimkan bantuan logistik melalui gudang- gudang yang dimiliki Kemensos, seperti di gudang logistik pusat di Bekasi, gudang logistik daerah di Sulawesi Barat dan Selatan dikirim ke Sulawesi Tengah.

Hanya saja waktu itu tidak bisa langsung dikirim ke Sulawesi Tengah, karena beberapa faktor, semisal landasan bandara Sis Al Jufrie yang rusak serta digunakan untuk pesawat Hercules TNI. rag/AR-3