Dampak Kudeta Militer, Myanmar Tidak Akan Berpidato di Sidang Umum PBB

New York - Tidak ada perwakilan dari Myanmar yang dijadwalkan berbicara pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun ini,kata juru bicara PBB Stephane Dujarric pada Jumat (24/9).

Sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi lewat kudeta, posisi duta besar Myanmar di PBB masih diperebutkan oleh junta dan pemerintah yang digulingkan.

"Pada titik ini, Myanmar tidak akan berpidato," kata Dujarric.

Dubes Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang ditunjuk oleh pemerintah Aung San Suu Kyi, semula diharapkan untuk berpidato di SMU PBB yang beranggotakan 193 negara. Dia dijadwalkan berbicara pada Senin (27/9), hari terakhir pertemuan tahunan itu.

Namun para diplomat mengatakan China, Rusia, dan Amerika Serikat telah mencapai kesepahaman bahwa Moskow dan Beijing tidak akan keberatan dengan Kyaw Moe Tun yang tetap menduduki posisi wakil Myanmar di PBB untuk saat ini, selama dia tidak berbicara pada Sidang Umum.

"Saya menarik diri dari daftar pembicara, dan tidak akan berbicara pada debat umum ini," kata Kyaw Moe Tun kepada Reuters.

Kyaw Moe Tun menambahkan bahwa dia mengetahui adanya kesepahaman antara beberapa anggota komite kredensial PBB yang beranggotakan Rusia, China, dan AS.

Junta Myanmar telah mengajukan pensiunan militer Aung Thurein untuk menjadi utusan di PBB.

Di lain pihak, Kyaw Moe Tun juga telah meminta agarakreditasinya di PBB diperbarui meskipun hal itu menjadikannya target serangan atau pembunuhan atas pembangkangan terhadap junta militer.

Klaim persaingan juga telah diajukan untuk posisi wakil Afghanistan di PBB, setelah Taliban merebut kekuasaan Agustus lalu.

Namun, dubes Afghanistan dari pihak pemerintah yang digulingkan akan tetap menyampaikan pidato pada Senin mendatang.

Dujarric mengatakan bahwa "untuk saat ini, perwakilan Afghanistan yang tercantum dalam daftar untuk hari Senin adalah Ghulam M Isaczai."

Isaczai adalah duta besar untuk PBB saat ini, yang mewakili pemerintah Afghanistan yang digulingkan oleh Taliban.

Sebelumnya, penjabat MenluTaliban Amir Khan Muttaqi meminta untuk berpidato pada pertemuan para pemimpin dunia di PBB dan mencalonkan juru bicara kelompok Islam itu yang berbasis di Doha, Suhail Shaheen, sebagai dubes Afghanistan untuk PBB.

Masalah akreditasi PBB ditangani oleh komite sembilan negara anggota, termasuk AS, China, dan Rusia.

Biasanya pertemuan itu diadakan pada Oktober atau November sehingga keputusannya tidak memungkinkan Muttaqi berpidato pada SMU PBB tahun ini.

Menurut aturan Majelis Umum, Isaczai dan Kyaw Moe Tun akan tetap menduduki posisi dubes di PBB sampai keputusan dibuat oleh komite kredensial tentang Afghanistan dan Myanmar.