PBB Serukan Pemilu yang Bebas dan Adil di Suriah

DAMASKUS - Utusan PBB untuk Suriah pada Rabu (18/12) menyerukan dilakukannya pemilihan umum yang bebas dan adil setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad, sementara ia pun  menyuarakan harapan akan solusi politik untuk daerah-daerah yang dikuasai oleh Kurdi.

Assad meninggalkan Suriah setelah serangan kilat yang dipelopori oleh kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) setelah lebih dari 13 tahun menumpas protes-protes demokrasi yang memicu salah satu perang paling mematikan di abad ini.

Jatuhnya kekuasaan Assad secara tiba-tiba pada 8 Desember lalu pun mengejutkan dunia dan memicu perayaan di seluruh Suriah dan sekitarnya. Sementara perang saudara selama bertahun-tahun juga telah membuat negara ini sangat bergantung pada bantuan, terpecah-belah, dan putus asa akan keadilan dan perdamaian.

Ketika berbicara kepada para wartawan di Damaskus, utusan khusus PBB Geir Pedersen mengatakan ada banyak harapan bahwa mereka semua sekarang ini dapat melihat awal dari Suriah yang baru.

“Suriah baru yang akan mengadopsi konstitusi baru dan bahwa mereka akan mengadakan pemilihan umum yang bebas dan adil ketika saatnya tiba, setelah masa transisi,” kata Pedersen.

Seraya menyerukan bantuan kemanusiaan segera, Pedersen juga mengatakan bahwa ia berharap dapat melihat diakhirinya sanksi-sanksi internasional yang dijatuhkan kepada Suriah atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Assad.

Pedersen mengatakan bahwa tantangan utama adalah situasi di daerah-daerah yang dikuasai Kurdi di timur laut Suriah, di tengah-tengah kekhawatiran akan terjadinya eskalasi besar antara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS dan kelompok-kelompok yang didukung Turki.

Turki menuduh komponen utama SDF, Unit Perlindungan Rakyat (YPG), berafiliasi dengan militan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di dalam negerinya, yang oleh Washington DC dan Ankara dianggap sebagai kelompok teroris.

Pada Selasa (17/12) Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa mereka telah menengahi perpanjangan gencatan senjata di Kota Manbij yang menjadi titik konflik dan sedang mengupayakan pemahaman yang lebih luas dengan Turki.

“Saya sangat senang bahwa gencatan senjata telah diperpanjang dan tampaknya akan bertahan, tetapi mudah-mudahan kita akan melihat solusi politik untuk masalah itu,” kata Pedersen.

Moderasi Retorika

Diketahui pernah berakar dari cabang Al-Qaeda di Suriah dan dilarang sebagai organisasi teroris oleh beberapa pemerintah Barat, HTS telah berusaha untuk memoderasi retorikanya dengan menjamin perlindungan bagi banyak agama dan etnis minoritas di negara itu. HTS pun telah menunjuk kepemimpinan transisi yang akan menjalankan negara hingga 1 Maret.

Kepala militer HTS, Murhaf Abu Qasra, mengatakan bahwa daerah-daerah yang dikuasai Kurdi akan diintegrasikan di bawah kepemimpinan baru negara tersebut, dan menambahkan bahwa kelompok ini menolak federalisme.

“Suriah tidak akan terpecah belah,” kata dia kepada AFP seraya menambahkan bahwa rakyat Kurdi adalah salah satu komponen dari rakyat Suriah.

Abu Qasra lalu mengatakan bahwa HTS akan menjadi salah satu faksi pertama yang membubarkan sayap bersenjatanya dan berintegrasi ke dalam angkatan bersenjata, setelah pemimpin kelompok tersebut memerintahkan pembubaran organisasi pemberontak.

“Semua unit militer harus diintegrasikan ke dalam institusi ini,” kata Abu Qasra.

HTS juga terus berupaya untuk menuntut keadilan atas kejahatan yang dilakukan di bawah pemerintahan Assad, termasuk hilangnya puluhan ribu orang ke dalam jaringan kompleks pusat penahanan dan penjara yang digunakan selama beberapa dekade untuk membungkam perbedaan pendapat.

Menurut kelompok pemantau perang Syrian Observatory for Human Rights, ada lebih dari 100.000 orang tewas atau terbunuh dalam tahanan sejak 2011. AFP/I-1