Ciptakan Persaingan Sehat, Starlink Wajib Memenuhi Ketentuan Regulasi

"Dunia industri harus memberikan manfaat seperti membangun atau mendorong penciptaan industri dan pasar baru, inovasi yang dapat menarik investasi baru, hingga menciptakan lapangan kerja baru.Jika ada pelanggaran dari Starlink yang berdampak ke industri serta masyarakat, maka KPPU terbuka untuk menerima aduan serta berupaya memberikan solusi," ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Indonesia, Jerry Mangasas Swandy berharap pemerintah dapat memberikan aturan yang setara terhadap Starlink. Pihaknya selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi khususnya fiber optik selama ini mematuhi aturan yang berlaku seperti pembayaran retribusi hingga biaya sewa barang milik daerah. "Seharusnya ada aturan yang sama untuk Starlink," ujar Jerry.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM FEB UI, Teuku Riefky juga berpandangan internet memiliki peran penting bagi masyarakat. Masyarakat yang tinggal di wilayah yang memiliki koneksi internet maka secara penghasilan dan kehidupannya lebih baik dari yang tidak memiliki.

Namun demikian pemerintah harus memberi aturan yang sama dengan industri telekomunikasi yang telah ada di Indonesia. Jika industri telekomunikasi wajib mengembangkan infrastruktur internet di daerah 3T maka hal yang sama juga harus Starlink lakukan," tandasnya.

Pada kesempatan terpisah Sekjen Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Sekjen ATSI Marwan O Baasir mengatakan, operator seluler minta adanya aturan yang jelas jika Starlink mengaktifkan Direct-to-Cell. Fitur itu memungkinkan Starlink langsung tersambung ke ponsel pengguna, yang selama ini dijalankan oleh operator seluler.
Halaman Selanjutnya....