Kawal Pemilu Nasional Mondial Polkam Ekonomi Daerah Megapolitan Olahraga Otomotif Rona Telko Properti The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis Liputan Khusus
Reformasi Birokrasi I Pemerintah Akan Menjadikan Penurunan IPK Sebagai Bahan Evaluasi

Ciptakan Gerakan Antikorupsi 1.000 Mata Awasi 1 Koruptor

Foto : ISTIMEWA

Gerakan Antikorupsi

A   A   A   Pengaturan Font

Sementara bank-bank terus menyalurkan kredit konsumsi, padahal mau bangun Ibu Kota Negara (IKN) tidak ada dananya. Di sisi lain, para debitur BLBI dengan leluasa menarik dividen bank rekap, sesuatu perlakuan yang sama sekali tidak masuk akal. "Ini berjalan terus, Pemerintah bayar dividen kepada debitor BLBI. Sama sekali tidak masuk nalar, di mana ada kepastian hukum kalau praktik seperti ini jalan terus," katanya.

Belum lagi ada pupuk dari distributor yang dioplos dengan garam yang bukan saja merugikan petani tetapi mematikan karena bagi tanaman, garam itu racun.

"Kalau bukan perkawanan, mana bisa dia jadi distributor. Ini bisa terjadi karena KKN. Itu bicara ribuan ton pupuk. Menterinya sendiri tidak tau atau tidak peduli. Pupuk subsidi tidak ada yang ke petani. Kenapa hal ini tidak terdengar, karena ditutupi," katanya.

Masalah kelangkaan pupuk itu karena penyalagunaan kekuasaan yang menjalar dari atas ke bawah. Kalau pupuk saja dipersulit, harga dibuat mahal, sehingga ada yang sama sekali tidak kebagian.

"Petani kaya itu temen mereka. Yang mengatakan petani tidak miskin dia tidak pernah jadi petani atau teman dia petani yang kaya. Bagaimana nggak miskin kalau gagal panen sekali langsung bangkrut. Kalau bangkrut harus jual tanah, yang beli orang kaya. Kemudian dia jadi buruh tani. Berarti dia harus kasih hasilnya 40 persen ke pemilik tanah. Sebagai pemilik lahan saja dengan 100 persen hasil buat dia, tidak sanggup hidup, apalagi sekarang hanya dengan 60 persen," paparnya.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Eko S

Komentar

Komentar
()

Top