Reformasi Birokrasi Perlu Didukung Lintas Sektor
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus memilih skala prioritas. Salah satu yang perlu mendapat prioritas adalah mendorong birokrasi berdampak sehingga kesibukan birokrasi ke depan lebih berdampak untuk rakyat."
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan implementasi reformasi birokrasi tematik khususnya stunting dan pengentasan kemiskinan perlu didorong melalui lintas sektor.
"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus memilih skala prioritas. Salah satu yang perlu mendapat prioritas adalah mendorong birokrasi berdampak sehingga kesibukan birokrasi ke depan lebih berdampak untuk rakyat," kata Azwar Anas dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa (23/4).
Hal itu disampaikan Azwar Anas saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus bisa menentukan skala prioritas yang dianggap paling berdampak bagi masyarakatnya. Implementasi reformasi birokrasi tematik dalam hal penanganan kemiskinan menjadi salah satu isu krusial di Kalimantan Barat.
Sementara dari sisi peningkatan sumber daya manusia, Provinsi Kalimantan Barat mengusulkan 1.579 formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk pengadaan tahun 2024.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Komentar
()Muat lainnya