CBA : Militer Tugasnya Berperang, Bukan Bertani

"Terkait program lumbung pangan, kami meminta Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi kembali, khususnya keterlibatan militer," tegasnya.

Jajang memaparkan, harusnya pemerintah mendasarkan tujuan dari program lumbung pangan seperti yang dirumuskan, yakni untuk mengatasi krisis pangan dampak Covid-19, soal perubahan iklim, dan ketergantungan impor. Antara tujuan dan praktik menjalankan program sangat tidak nyambung, jadinya salah kaprah.

"Yang terjadi saat ini juga dengan mengabaikan Masalah AMDAL justru memperburuk pencegahan perubahan iklim," paparnya.

Terakhir, lanjut Jajang, seharusnya yang dilibatkan penuh adalah masyarakat sipil "kalangan profesional dan lainnya, khususnya petani. Selanjutnya, soal lahan pertanian yang harus dilakukan adalah membantu para petani yang bermasalah dengan alat produksi dan menyelesaikan persoalan ketimpangan lahan, bukan malah memperluas lahan dengan militer.

Dalam acara diskusi online bertema "Peran TNI dalam Proyek Food Estate," Rabu (13/10/2021) kemarin, Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengingatkan pemerintah mempertimbangkan kembali pelibatan TNI AD dalam proyek lumbung pangan atau food estate. Ia mengatakan, pemerintah mesti belajar dari program cetak sawah beberapa tahun lalu. Dalam program itu, TNI AD juga dilibatkan.

Akan tetapi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan berbagai masalah dalam program cetak sawah. "Pemerintah mestinya belajar dalam program [cetak sawah dengan] pelibatan militer. Ada 17 temuan BPK yang memuat 21 masalah. Temuan itu misalnya luasan sawah yang belum sesuai ketentuan, dan ada kerugian miliaran. Ini mestinya jadi bahan evaluasi," kata Gufron Mabruri seperti dikutip dari jubi.co.id.
Halaman Selanjutnya....