Capres/Cawapres Harus Utamakan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Indonesia membutuhkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilihan Umum 2024 yang bisa mengatasi masalah ketimpangan hingga kemiskinan.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan pemimpin ke depan diharapkan tidak hanya mengejar pertumbuhan tinggi tetapi juga harus mengutamakan kualitas pertumbuhan ekonomi.

"Kita tidak ingin para capres mengejar pertumbuhan tinggi tapi melupakan kualitas pertumbuhan seperti melebarnya ketimpangan, hingga masih banyaknya jumlah masyarakat rentan. Harus balance antara pertumbuhan dan indikator kesejahteraan yang lebih merata," kata Bhima kepada Antara di Jakarta, Jumat (10/11).

Menurut Bhima, perlu ada upaya yang lebih besar dan efektif untuk mengatasi masalah ketimpangan, kemiskinan terutama di daerah luar Jawa sehingga tidak sekadar melalui penyaluran bantuan sosial, tapi juga penguatan perlindungan sosial secara utuh.

Di samping itu, capres dan cawapres juga harus mendorong sumber ekonomi baru yang lebih berkualitas dan memahami konteks ekonomi global, khususnya dalam kerja sama transisi energi, ekonomi berkelanjutan, pangan, hingga transformasi digital.

Implementasi Visi

Pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y Sri Susilo, mengatakan bahwa dua masalah utama ekonomi, yakni kemiskinan dan ketimpangan sudah ada dalam visi misi semua capres-cawapres. Namun yang belum tampak adalah bagaimana implementasi visi ke dalam program yang jelas dan terukur.

Susilo menjelaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia itu sangat kompleks karena tidak hanya terjadi secara vertikal, namun juga horizontal yakni ketimpangan antarwilayah. Padahal masing-masing perlu penyikapan bersama-sama dan tidak bisa salah satu ditinggal demi yang lain.

"Kemiskinan dan ketimpangan di Jawa berbeda dengan ketimpangan antara Jawa dan pelosok luar Jawa. Corak dan penyebabnya beda. Bahkan sesama di wilayah Jawa, kemiskinan dan ketimpangan di Daerah Istimewa Yogya tampak sebagai anomali karena lebih tinggi dari nasional, namun demikian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya paling tinggi secara nasional," papar Susilo.

Menurut dia, ada kebijakan secara umum yang bisa menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan seperti pertumbuhan ekonomi berkualitas di mana setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menarik lapangan kerja sekian ratus ribu hingga satu juta pengangguran. Namun, ada masalah yang hanya bisa diselesaikan by name by address di mana datanya sekarang sudah dipegang oleh Kemensos dan Kemenkes lewat data stunting.

"Kita memang menunggu semua capres-cawapres memaparkan masalah kemiskinan dan ketimpangan kita dengan detail. Melihat masalahnya tidak keliru baru kemudian kita berharap ada solusi yang programatik dan komprehensif," papar Susilo.