Capres-Cawapres Dinilai Belum Paparkan Visi-Misi Konkret Dorong Ekonomi Digital

Tata kelola pasar digital akan bertindak sebagai benteng proteksi terhadap munculnya surveillance capitalism, yakni ketika perusahaan teknologi besar bisa mengendalikan dan mengeksploitasi data perilaku konsumen. Pada saat yang bersamaan, kebijakan ini juga akan membuka jalan bagi harga yang lebih adil, layanan yang lebih baik, dan jaminan keamanan bagi konsumen pengguna pasar digital.

Komisi Eropa, misalnya, telah menerapkan regulasi pasar digital yang mengatur ketat dominasi enam perusahaan yang telah dikategorikan sebagai "gatekeepers"-Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta dan Microsoft-dalam ekosistem bisnis Uni Eropa melalui the Digital Markets Act (DMA).

Aturan lain, seperti the EU antitrust law, yang melarang diskriminasi, mendorong transparansi, dan menjamin kepentingan konsumen ini menjadi dasar kasus denda kartel sebesar 2,4 miliar euro (Rp40,63 triliun) pada 2017. Kala itu, Google dituduh memanfaatkan posisinya dalam pencarian online dengan memberikan prioritas pada layanan perbandingan harga mereka, yaitu Google Shopping.

Pemimpin yang terpilih nantinya bisa mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan semacam ini. Tanpa adanya rencana soal penguatan regulasi, komitmen dari ketiga calon untuk memanfaatkan perkembangan pasar digital masih patut diragukan.

Albert Jehoshua Rapha, Research fellow, Pusat Kajian Kebijakan dan Manajemen Pembangunan (PK2MP), Universitas Diponegoro dan Rania Teguh, Research Scholar, Australian National University
Halaman Selanjutnya....