Caleg, Simpul Pemilu Berintegritas

JAKARTA- Potensi politik uang dalam Pemilu 2019 diyakini masih cukup tinggi. Apalagi dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu (25/9) lalu, ada 176 kabupaten dan kota (34,2 persen) memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap politik uang. Sedangkan 338 kabupaten dan kota lain (65,8%) memiliki tingkat kerawanan sedang atas politik uang.

Ketua Bawaslu, Abhan Misbah mengatakan, adanya kondisi yang berbeda antara Pemilu 2014 dengan 2019. Dari sisi kontestasi, Pemilu 2019 ini adalah pemilu serentak nasional pertama kalinya, di mana pileg dan pilpres digabung pelaksanaannya. Hal itu ditambah dengan naiknya ambang batas parlemen (parliamentary treshold) yang semula 3.5 menjadi 4 persen.

"Tentu ini sebuah kontestasi yang sangat ketat, karena diikuti 16 partai ini dan mereka ingin ambang batas parlemen," ujar Abhan dalam diskusi bertajuk 'Mengantisipasi Politik Uang dalam Pemilu 2019 dan Penegakan Hukumnya' di Media Center Bawaslu, Jl. Thamrin 14, Jakarta, Senin (8/10).

Lalu yang kedua, masih dijalankannya sistem proporsional terbuka di dalam sistem pemilu. Menurut Abhan, penggunaan sistem tersebut dinilai membuat pertarungan antarcaleg kian kuat, tak hanya dengan partai lain, namun juga caleg dari partai yang sama.
Halaman Selanjutnya....