Caleg, Simpul Pemilu Berintegritas

Abhan menilai, bila tidak diawasi dengan baik, akibat sistem proporsional terbuka itu, maka caleg yang berpikiran pragmatis akan menghalalkan berbagai cara termasuk politik uang untuk mendapatkan suara. Bawaslu sendiri akan mengantisipasi hal tersebut dengan menghimbau caleg dalam berkampanye menjauhi hal-hal yang dilanggar termasuk politik uang.

"Kami sebagai pegawas pemilu akan bekerja maksimal dan ke publik untuk mengkampanyekan gerakan anti politik uang," terangnya.

Kemudian yang ketiga, ada problem regulasi, bila bandingkan aturan terkait politik uang dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dimana dalam mahar politik, pemberi dan penerima masingmasing bisa dijerat dihukum. Tetapi terkait politik uang, di UU Pemilu saja yang bisa dipidana sebagai penerima.

"Terkait dengan subjek pelaku tindak pidana politik uang. Di UU Pilkada subjeknya lebih mudah yaitu setiap orang, siapa pun yang melakukan politik uang, siapapun yang memberi, itu bisa dijerat. Karena dalam praktik lapangan, bukan tim kampanye yang beraksi, kampanye bisa siapa saja yang melakukan. Memang dia tidak masuk kampanye, tapi secara subtansinya dia punya kepentingan," tegasnya.

Kualitas Demokrasi
Halaman Selanjutnya....