Buat Pelayanan Publik Murah

JAKARTA - Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian (K/L), dan pemerintah daerah diminta memberi pelayanan publik yang cepat dan murah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Harapan ini disampaikan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, yang disiarkan di Jakarta, Jumat (22/10).

Hal itu dikatakan Wapres Ma'ruf Amin saat meninjau Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuwangi, seperti disiarkan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Wapres. "Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian dari reformasi birokrasi, salah satunya pelayanan publik tidak berbelit-belit, cepat, dan murah," kata Wapres.

Dengan sistem pelayanan publik secara transparan dan cepat, hal itu dapat menghindarkan praktik pungutan liar (pungli) yang merugikan masyarakat. "Jadi pelayanan publik harus mempercepat, memperpendek, mempermudah, dan menghindarkan pungli.

Ibarat jalan, banyak pungli. Kalau jalannya panjang, diperpendek akan lebih efisien," tuturnya. Wapres juga mengapresiasi pembentukan 45 Mal Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur di 14 kabupaten, termasuk Banyuwangi. "Menurut laporan sudah 45 Mal Pelayanan Publik di Jawa Timur. Banyuwangi sudah menjadi pelopor dalam hal ini," katanya menambahkan.

Mal Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya pemerintah dalam reformasi birokrasi guna memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Melalui Mal Pelayanan Publik, masyarakat dapat melakukan pengurusan beragam dokumen di satu tempat terpadu.
Halaman Selanjutnya....