BPK: Penyediaan Rumah Susun Belum SepenuhnyaTterlaksana

"Supaya tidak mempengaruhi efektivitas pemerintah dalam rangka penyediaan rumah layak huni dan berkelanjutan yang pada akhirnya dapat menyebabkan tidak tercapainya target penyediaan rumah layak huni yang telah ditetapkan," ujar dia.

BPK juga menemukan kendala pada pengelolaan sumber daya air. Pertama, perhitungan analisis harga satuan tidak sesuai kondisi riil, kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak serta kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp11,88 miliar dan terdapat sisa material yang tidak terpasang sebesar Rp2,48 miliar atas pelaksanaan kegiatan belanja modal konstruksi yang telah selesai pada tahun 2019 dan 2020.

Kedua, analisis harga satuan yang tidak sesuai kondisi riil, kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak serta realisasi pembayaran termin melebihi prestasi pekerjaan sebesar Rp39,09 miliar ditambah 584.474,66 dolar AS atas pelaksanaan kegiatan belanja modal konstruksi yang masih berlangsung pada tahun triwulan tiga 2020.

Kendati demikian, BPK juga mencatat upaya dan capaian yang telah dilakukan Kementerian PUPR.

"Pendanaan APBN Tahun 2018 dan 2019 telah dilakukan penyerapan anggaran masing-masing mencapai 95,08 persen dan 90,51 persen," jelas Isma.
Halaman Selanjutnya....