BPK Minta Pemerintah Benahi Sistem Impor Pangan

Perbaiki Tata Niaga

Terkait dengan prioritas kebijakan pangan, Guru Besar Pertanian dari UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, Ramdan Hidayat, mengatakan seharusnya yang disasar adalah kedaulatan pangan sehingga pemenuhan kebutuhan pangan diupayakan dari produksi dalam negeri. "Dengan kedaulatan pangan, petani akan menjadi pihak yang paling berdaulat sesuai dengan risiko yang diembannya.

Untuk itu, pemerintah diharapkan memperbaiki tata niaga pangan," kata dia. Menurut Ramdan, selama ini dengan paradigma ketahanan pangan, dua minggu sebelum panen, pemerintah malah impor beras dengan dalih perhitungan untuk mencukupi kebutuhan tiga bulan ke depan. "Padahal, saat itu sudah bisa dicukupi dari panen.

Hal ini terjadi karena data yang ada selalu tidak klop, karenanya selalu dipilih data yang menguntungkan pengusaha," ujarnya. Ramdan menjelaskan dalam program kedaulatan pangan, petani yang dalam keadaan high risk akan mendapat keuntungan yang paling besar. "Bukan seperti sekarang risikonya paling besar, tapi paling kecil keuntungannya.
Halaman Selanjutnya....