BPK Minta Pemerintah Benahi Sistem Impor Pangan

Menurut Moermahadi, Presiden Jokowi menyambut baik temuan BPK tersebut. Presiden berjanji akan memperbaiki sistem impor pangan agar tak ada lagi perbedaan data antara Kemendag dan kementerian terkait lainnya. "Ya, akan ditindaklanjuti, Presiden bilang. Karena memang data itu harus kita rapikan," kata Moermahadi.

"Kami kan usulnya bahwa surat impor perdagangan keluar kalau data pertanian, kelautan, yang berhubungan dengan itu harus masuk dulu. Kalau enggak ada data itu, enggak usah (impor)," ujar dia. Sebelumnya, BPK menemukan 11 kesalahan impor pangan dalam kurun dua tahun.

Beberapa di antaranya penerbitan Persetujuan Impor (PI) gula dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga Gula Kristal Putih (GKP) sebanyak 1,69 juta ton, penerbitan PI Gula Kristal Mentah (GKM) sebanyak 108 ribu ton dengan nilai 783,28 miliar rupiah, penerbitan PI beras sebanyak 70.195 ton dengan realisasi sebanyak 36.347 ton, hingga pelaksanaan impor beras kukus sebanyak 200 ton dengan nilai mencapai 1,65 miliar rupiah oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

Sebetulnya, lanjut Moermahadi, pemerintah sudah punya sistem perizinan ekspor impor melalui Inatrade. Menurut dia, Kementerian Perdagangan seharusnya bisa mengawasi realisasi impor yang sesuai dengan kebutuhan dalam negeri.

Halaman Selanjutnya....