BPK Minta Pemerintah Benahi Sistem Impor Pangan

JAKARTA - Sejumlah kalangan menilai kebijakan pangan pemerintah selama ini terpaku pada upaya ketahanan pangan yang terlalu mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, bukan fokus meningkatkan produktivitas dari petani sendiri. Padahal, impor pangan yang cenderung tanpa kendali itu terbukti mematikan petani sendiri, dan hanya menguntungkan petani negara eksportir.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun menemukan 11 kesalahan dalam impor pangan yang dilakukan antara tahun 2015 hingga semester I 2017. Oleh karena itu, auditor negara tersebut meminta pemerintah membenahi sistem impor pangan.

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, menjelaskan salah satu hasil pemeriksaan yang signifikan pada pemerintah pusat adalah terkait pengelolaan tata niaga impor pangan yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dari hasil itu, BPK menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal Kemendag belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Rekomendasi kami kan supaya perbaiki sistemnya, bukan masalah impor atau tidak impor. Tapi memang harus diperbaiki kapan impornya, harus sama semua datanya dengan Kementerian Pertanian, Kementerian terkait," kata Moermahadi, di Jakarta, Kamis (5/4).

Dia mengemukakan hal itu usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017 kepada Presiden, di Istana Merdeka.
Halaman Selanjutnya....