Bom Makassar, Penanganan Ekstremisme yang Mengarah ke Terorisme Jangan Kendor

JAKARTA - Pasca bom Makassar, Setara Institute meminta agar protokol penanganan ekstremisme-kekerasan yang mengarah ke aksi terorisme tidak boleh kendor. Peristiwa bom bunuh diri di Makassar merupakan sinyal keras bagi seluruh pihak, terutama pemerintah untuk tidak pernah kendor dalam melaksanakan 'protokol' penanganan ekstremisme-kekerasan, baik di ranah pencegahan maupun penindakan.

"Ekstremisme-kekerasan yang didorong oleh stimulus ideologis tidak akan surut hanya karena pandemi dan tidak juga karena semakin baiknya perangkat instrumental (peraturan) dan institusional (kelembagaan) penanganan ekstremisme-kekerasan oleh negara,"kata Ismail Hasani,Direktur Eksekutif Setara Institute dalam keterangan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta, Rabu (31/3).

Ismail Hasani juga menekankan, di tengah konsentrasi tinggi pemerintah dalam penanganan dampak pandemi, perhatian pada penanganan ekstremisme-kekerasan tetap tidak boleh berkurang. Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan komprehensif dan terukur untuk memitigasi dan melakukan penegakan hukum yang presisi sesuai dengan kerangka negara hukum. Hal ini untuk menjamin keselamatan seluruh warga.

"Dalam rangka mitigasi dan pencegahan, belum lama ini Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE)," katanya.

Akselerasi penerapan Perpres tersebut, menurut Ismail Hasani, secara komprehensif dan terukur mendesak untuk dilakukan. Ini dalam rangka mencegah berulangnya peristiwa seperti yang terjadi di Makassar pada hari Minggu kemarin.
Halaman Selanjutnya....