Bolak-balik Banjir, Masyarakat Harus Dilindungi Lewat Bantuan Responsif Bencana

Indonesia juga perlu membangun mekanisme pencairan dana yang lebih cepat dalam strategi pembiayaan dan asuransi bencana dengan mengalokasikan sumber daya manusia dari berbagai tingkatan pemerintah untuk membantu pendamping program saat bencana. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pendanaan, baik saat pra-bencana, tanggap darurat, ataupun pascabencana, dengan memanfaatkan sistem PFB.

Selain itu, pemerintah perlu membangun keterhubungan antara data program, data bencana, dan data kerentanan untuk mendukung pemetaan penduduk dan wilayah yang rentan terhadap bencana dan perubahan iklim. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi pada teknologi pendataan yang dapat menghubungkan berbagai sistem pendataan.

Secara kelembagaan, pemerintah dapat membangun tim atau komite lintas sektor yang mirip dengan Komite Penanganan COVID?19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) pada masa COVID-19. Namun, komite ini perlu melakukan koordinasi secara rutin untuk melaksanakan dan mengawasi penerapan program perlindungan sosial, terlepas ada tidaknya bencana.

Ni Made Rahayu Maitri, konsultan dan praktisi proyek-proyek pembangunan terkait perlindungan sosial dan perubahan iklim yang sebelumnya bekerja untuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), berkontribusi dalam menulis artikel ini.

Made Anthony Iswara, Junior Researcher, SMERU Research Institute dan Dyah Larasati, Researcher, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Halaman Selanjutnya....