BKKBN Sulsel Gandeng Akademisi Bahas Percepatan Penurunan Stunting

Makassar - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Selatan menggandeng akademisi membahas percepatan penurunan stunting (PPS) di Sulsel.

"Salah satu upaya agar PPS dapat tercapai sesuai target nasional14 persen pada 2024, maka kami menggandeng akademisi dalam mengkaji dan merumuskan kebijakan penurunan stunting di Sulsel," kata Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN SulselYoseph Upa di Makassar, Kamis (27/10).

Dia mengatakan untuk mengatasi Stunting tidak dapat dilakukan BKKBN sendiri, namun dibutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi.

Dalam merumuskan kebijakan PPS dibutuhkan dukungan dan kolaborasi bersama perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian, kajian-kajian, maupun studi kasus yang nantinya dituangkan dalam bentuk tertulis atau karya ilmiah seperti "policy brief".

Pada kegiatan Diseminasi Studi Kasus dan Pembelajaran Baik Stunting Tingkat Provinsi Sulsel tersebut, Yoseph mengatakan, hasil kajian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi pemerintah daerah dalam menyusun alternatif-alternatif kebijakan penanganan stunting.

"Ini baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang," kataTenaga Ahli TGUPP Sulsel Bidang Kesehatan Masyarakat, drDjunaidi M.Dachlan.

Dia mengatakan stunting penting untuk ditangani karena menyangkut sumber daya manusia. Stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

Anak stunting akan terhambatpertumbuhan fisiknya dan rentan terkena penyakit metabolis. Selain itu, anak stunting akan terhambat perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas padamasa mendatang.

Pemerintah telah menargetkan stunting turun menjadi 14 persen pada 2024, sedangkan angka prevalensi stunting Sulsel berdasarkan data SSGI tahun 2021 masih berada di angka 27,4 persen di atas angka nasional yaitu 24,4 persen

Adriayani Adam, SKM, M.Kes dari Poltekkes Makassar mengatakan dalam rumusan tim yang dihasilkan di antaranya pertama dalam upaya percepatan penurunan stunting perlu manajemen satu data seperti yang tertuang pada Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021.

"Salah satu tujuan RAN PASTI yakni melakukan penguatan dan pemaduan sistem manajemen data dan informasi percepatan penurunan stunting sebagai bahan perencanaan dan evaluasi program," katanya.