Bisa Lemahkan Penegakan Hukum, PB SEMMI Tolak Asas Dominus Litis di RKUHAP

JAKARTA – Rencana penerapan asas dominus litis dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menuai penolakan keras dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB ­SEMMI).

Wakil Ketua Umum PB SEMMI, Sandri Rumanama, menegaskan pihaknya siap menggelar aksi massa secara nasional jika aturan ini tetap dipaksakan.

“Asas ini memberikan kewenangan penuh kepada kejaksaan untuk menentukan apakah suatu kasus bisa dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Ini bisa membuka celah intervensi politik dan menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan. Jika aturan ini tetap dipertahankan, kami tidak akan tinggal diam,” tegas Rumanama di Jakarta, kemarin.

Menurut Rumanama, penerapan asas dominus litis berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan, yang justru bisa memperlambat proses penegakan hukum.

“Saat ini, penyelidikan dan penyidikan sudah menjadi ranah kepolisian. Jika jaksa diberikan kewenangan ­menentukan kelanjutan perkara, justru bisa memperumit proses hukum. Masa setiap kasus harus menunggu keputusan kejaksaan lebih dulu?” ujarnya.

Selain itu, ia mengkhawatirkan adanya kepentingan politik yang bisa masuk ke dalam sistem peradilan jika kejaksaan diberikan kendali penuh atas perkara.

“Hukum bisa menjadi alat politik yang mudah dipolitisasi. Ini sangat berbahaya bagi independensi penegakan hukum di Indonesia,” tambahnya.

Rumanama menilai, solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum bukan dengan mengalihkan kewenangan ke kejaksaan, tetapi dengan memperkuat kontrol terhadap kepolisian. “Kalau ada kritik terhadap kinerja polisi, kan sudah ada Kompolnas. Kalau penyelidikan dianggap lemah, yang harus diperbaiki adalah mekanisme pengawasannya, bukan malah menyerahkan semuanya ke kejaksaan,” ujarnya.

Ia juga mencurigai adanya upaya sistematis untuk melemahkan kepolisian, sehingga institusi ini hanya berperan sebagai penjaga keamanan tanpa kewenangan dalam penegakan hukum.

“Kalau polisi hanya dijadikan alat pengamanan tanpa ­taji dalam penegakan hukum, lalu siapa yang akan bertindak di lapangan? Jangan sampai ini bagian dari skenario ­melemahkan institusi negara,” tegasnya.

Kesiapan Kejaksaan

Lebih lanjut, Rumanama mempertanyakan kesiapan kejaksaan jika harus menangani kasus-kasus kejahatan berat secara langsung.

“Kalau ada tindak kriminal yang membutuhkan respons cepat, apakah kejaksaan siap turun langsung ke lapangan? Polisi selama ini sudah menjalankan fungsi itu dengan baik. Jangan sampai perubahan ini justru memperumit dan memperlambat penanganan kasus,” pungkasnya.

Rumanama menilai rencana penerapan asas dominus litis dalam RKUHAP masih menuai perdebatan.

Sebagian pihak menilai aturan ini bisa memperkuat kejaksaan, tetapi di sisi lain, ada kekhawatiran besar terhadap dampaknya terhadap sistem penegakan hukum yang sudah berjalan.  ion/S-2