Birokrasi Netral Syarat Mutlak Pemilu Demokratis

BANJARMASIN - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Heddy Lugito menegaskan birokrasi pemerintahan yang netral adalah salah satu syarat utama untuk mewujudkan pemilihan umum (pemilu) yang demokratis.

"Kami bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memastikan birokrasi di pemerintahan tetap netral selama pelaksanaan pemilu ataupun pilkada," kata Heddy saat memberikan keterangan pers usai menghadiri Rakor Penyelenggara Pemilu Wilayah III di Banjarmasin, Rabu (6/12).

Ia menyebutkan seluruh jajaran ASN tidak boleh berpihak terhadap peserta pemilu karena akan mengganggu sistem demokrasi yang berkeadilan. "ASN yang tidak netral dipengaruhi banyak indikator yang menyangkut hubungan kelembagaan, misalnya antara atasan dan bawahan, kekerabatan, ingin mempertahankan jabatan, dan pura-pura tidak tahu," ucapnya.

Dia mengungkapkan berdasarkan hasil pemantauan Komisi ASN, indikator tidak netralnya ASN yang paling banyak ditemukan adalah adanya hubungan kekerabatan, baik hubungan keluarga maupun pertemanan.

Heddy menjelaskan pemantauan itu dilakukan Komisi ASN melalui sebuah situs resmi dan akan terlihat jumlah dan angka persentase siapa saja ASN yang tidak netral.

Ia mengatakan indikator pemantauan sikap tidak netral itu hanya berlaku di lingkungan ASN saja dan tidak dapat memantau kelembagaan lain, karena Komisi ASN yang bertugas dibatasi secara kewenangan.

Menurut dia, penelusuran ASN yang tidak netral itu sudah terbukti pada Pemilu 2019 melalui data yang dihimpun Komisi ASN. Oleh karena itu, Heddy menekankan pihaknya harus benar-benar memastikan seluruh birokrasi pemerintahan tetap tegak lurus kepada demokrasi.

"Jika ada oknum di birokrasi yang memihak kepada salah satu peserta pemilu, ini adalah sinyal bahaya yang mengancam sistem demokrasi, tidak boleh dibiarkan," ujar dia.

Pendidikan Politik

Dalam kesempatan itu, Ketua DKPP Heddy Lugito meminta partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 agar menggalakkan pendidikan politik kepada masyarakat. "Pendidikan politik bertujuan untuk melahirkan pemilih yang cerdas, jika pemilih cerdas maka akan menghasilkan pemimpin yang amanah," kata Heddy.

Dia menyebutkan peserta pemilu dalam berkampanye wajib memberikan literasi dan pemahaman politik serta gagasan yang berkualitas, sehingga mampu melahirkan pemilih yang cerdas dan partisipatif.

Heddy menekankan pemimpin yang amanah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan tegak lurus kepada undang-undang.

"Apalagi para peserta pemilih yang memenangkan pemilu nanti dihadapkan dengan berbagai permasalahan bangsa yang harus diselesaikan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik," ujarnya.

Menurut dia, jika peserta pemilu sudah terindikasi melanggar regulasi dan berbuat kecurangan, suatu saat dikhawatirkan akan bermasalah dan menyebar luas merusak tatanan demokrasi di Indonesia.

Oleh karena itu, Heddy meminta para peserta pemilu lebih kooperatif lagi kepada penyelenggara pemilu dengan cara mengikuti seluruh aturan yang diberlakukan agar tidak cacat demokrasi.

Ia mengingatkan para penyelenggara tetap tegak lurus kepada undang-undang agar insiden pada Pemilu 2019 tidak terulang, yakni demo berhari-hari yang dilakukan masyarakat di kantor KPU dan Bawaslu karena tidak puas dengan hasil pemilu saat itu.