BI Perlu Tindaklanjuti Temuan BPK

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan meskipun BI mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), namun soal data center dan disaster recovery center menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. "Tentunya keandalan sistem IT dalam transaksi keuangan menjadi kunci kredibilitas bank sentral," ungkap Bhima.

Dia menekankan layanan BI-Fast sudah menjadi infrastruktur penting sistem pembayaran di tengah digitalisasi keuangan, terutama BI-Fast mampu memangkas biaya transfer antar bank secara signifikan. "Ke depan, layanan BI-Fast harus lebih bisa diandalkan karena beberapa kali sempat terjadi error yang membuat layanan transfer dengan biaya murah menjadi terhambat," ucapnya.

Sementara itu, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, menilai rekomendasi BPK terkait penentuan harga acuan nilai wajar SBN perlu segera ditindaklanjuti oleh BI. "Kita tahu SBN merupakan instrumen untuk membantu pembiayaan APBN melalu investasi. Dengan kata lain, dampaknya ke investasi di Indonesia. Karena SBN dijamin undang-undang, pemerintah perlu melakukan telaah lebih dalam terkait dampak dari temuan BPK mengenai SBN. Jangan sampai ini bagian dari tidak optimalnya investasi di Indonesia," tegasnya.

Masalah Manajemen

Sebelumnya, anggota II BPK Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Daniel Lumban Tobing, mengatakan pihaknya menemukan masalah perihal pelaksanaan manajemen keberlangsungan tugas Bank Indonesia (BI) yang belum memadai, sehingga meningkatkan risiko operasional atas keberlangsungan tugas kritikal BI dan risiko ancaman gangguan data center dan disaster recovery center. Hal itu disampaikannya saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) tahun 2023 kepada Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.
Halaman Selanjutnya....