BI Perkuat Kerja Sama dengan Pemerintah

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) berkomitmen terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengendalikan inflasi. Komitmen tersebut mendapat dukungan dari DPR RI.

"Di luar sana inflasi diproyeksi mencapai 6 sampai 7 persen secara tahunan di 2022. Oleh karena itu kita harus bersama-sama menurunkan di bawah itu," kata Deputi BI, Doni Primanto Juwono, dalam Peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan yang dipantau di Jakarta, Senin (24/10).

Dia mengatakan tak seperti negara lain yang sedang mengalami inflasi, di Indonesia inflasi masih diiringi oleh pertumbuhan ekonomi. Adapun BI juga telah melakukan berbagai cara untuk mengendalikan inflasi, antara lain menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,75 persen.

"Kebijakan tersebut diambil untuk menurunkan ekspektasi yang sebesar 7 persen itu. Jadi kita overoothing itu," ucapnya.

BI juga terus menjaga kestabilan nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar untuk mencegah imported inflation atau inflasi yang diakibatkan oleh barang impor. "Kami juga melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, antara lain melalui optimalisasi belanja tidak terduga, menjaga pasokan, menjaga kelancaran distribusi barang pangan, dan memperkuat ketahanan pangan," ucapnya.

BI akan terus bahu membahu dengan pemerintah pusat dan daerah untuk membuat program pengendalian inflasi dari hulu sampai hilir. "Apresiasi saya untuk Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan kali ini yang menyelenggarakan program pasar murah, penyaluran benih, sehingga menjadi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik," ucapnya.

Ketahanan Pangan

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara, mengapresiasi dan dukungan pada TPID dan BI dalam mengendalikan inflasi melalui berbagai program, termasuk penguatan ketahanan pangan. "Ketahanan pangan sendiri berkontribusi sekitar 73 persen untuk pengurangan angka kemiskinan. Rantai distribusi memang perlu diperpendek untuk menjaga harga pangan di masyarakat," katanya.

Amir juga berharap pemerintah mendukung BI mengendalikan inflasi dengan bersinergi untuk menjaga daya beli masyarakat. Secara horisontal pengendalian tercermin dari penguatan kerja sama TPID antar kabupaten atau kota dan provinsi lain serta perangkat daerah. Secara vertikal, kebijakan terwujud dalam sinergi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Pemerintah Sulawesi Selatan juga menjalankan Program Sipeppa yang merupakan kerja sama antara TPID, pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang berkaitan dengan toko ritel.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Sulawesi Selatan Imran Jausi menjelaskan melalui komitmen antar-pihak dalam program ini, pada saat harga melonjak, distributor bahan pangan segera merespons dengan memasok bahan pangan ke toko ritel untuk mempercepat stabilisasi harga di pasar.