BI Minta Perluasan Mandat

Hal itu bergantung dari keputusan pemerintah apakah akan mengajukan amendemen UU BI ke Prolegnas. "Pemerintah yang akan membawa usulan itu ke DPR," ujar dia.

Namun, Dody masih enggan merincikan usulan apa saja yang ingin diajukan BI kepada pemerintah dan DPR jika payung hukum itu nantinya benar-benar diamendemen.

"Saya tidak bisa lebih jauh lagi, namun fungsi makroprudensial harus ada," ujar dia.

Rencana amendemen UU BI ini bermula dari usulan sejumlah anggota Komisi XI DPR. Komisi bidang keuangan dan perbankan itu mempertanyakan rencana kebijakan propertumbuhan dan prostabilitas yang diusung Gubernur BI terpilih, Perry Warjiyo.

Perry yang akan memimpin BI hingga 2023 memang menawarkan kebijakan Bank Sentral yang propertumbuhan ekonomi, namun tetap sejalan dengan mandat utama untuk menjaga stabilitas.
Halaman Selanjutnya....