Berkat Kerja Keras Membuahkan Hasil, Gubernur Sebut Prevalensi Stunting Papua Barat Turun Jadi 15,53 Persen

Manokwari - Berkat kerja keras membuahkan hasil, Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyampaikan bahwa prevalensi stuntingpada anak di wilayah Provinsi Papua Barat sudah turun menjadi 15,53 persen.

"Prevalensi stunting Papua Barat turun dari 30 persen tahun 2022 menjadi 15,53 persen pada September 2023," katanya padaupacara peringatan hari ulang tahun ke-24 Provinsi Papua Barat di Manokwari, Kamis.

Gubernur juga mengatakan bahwa berdasarkan data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) Dinas Kesehatan, kondisi 544 dari 2.659 anak balita yang mengalamistuntingsudah membaik.

Menurut dia, anak-anak stuntingyang kondisinya sudah membaik tersebar diManokwari (184), Fakfak(181), Teluk Wondama (67), Kaimana (48), Teluk Bintuni (30), Manokwari Selatan (25), dan Pegunungan Arfak (9).

Berdasarkan data tersebut, ia mengatakan, tingkat keberhasilan penanganan anak balita stunting sekitar 20,46 persen.

Gubernur mengatakan bahwa capaian upaya penanganan stunting ditopang oleh sinergi dan kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten serta lembaga-lembaga mitra dalam menjalankan program-program intervensi.

"Sinergi kolaborasi sangat penting dalam melaksanakan semua program dengan maksimal," katanya.

Ia menjelaskan bahwa program intervensi penanganan stuntingmencakup pemberian makanan tambahan bergizi, pemberian suplemen vitamin bagi ibu hamil dan balita, pemeriksaan rutin ibu hamil dan balita, serta penyuluhan kesehatan dan gizi.

"Pemerintah provinsi juga melakukan perbaikan infrastruktur pendukung permukiman masyarakat di semua kabupaten," kata Gubernur.

Selain itu, menurut dia, pelaksanaan program bapak dan ibu asuh bagi anak stuntingberkontribusi pada penurunan prevalensi stunting di wilayah Papua Barat.

Menurut Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Stunting Papua Barat Juliana Antoneta Maitimu, sebanyak 678 balita stuntingsudah menjadi anak asuh gubernur, bupati, pemimpin organisasi perangkat daerah, dan pejabat daerah.

Para pejabat yang menjadi orang tua asuh memberikan dana untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak stunting.

Gubernur menjelaskan pula bahwa pemerintah provinsi telah membentuk satuan tugas di setiap kabupaten untukmempercepat penurunan prevalensistunting, kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurang stimulasi.

Pemerintah Provinsi Papua Barat menggunakan data dari sistem manajemen informasi terpadu dalam aplikasi Elektronik Kemiskinan Ekstrim dan Stunting (E-KERITING) untuk merancang kebijakan dan program penanganan stunting.

"Aplikasi E-KERITING sudah diluncurkan tanggal 25 Juli 2023," kataPaulus.