Benahi Transportasi Publik

JAKARTA - Pemerintah perlu membenahi transportasi publik untuk menekan polusi udara di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Tak hanya itu, upaya mendorong transisi energi ke energi bersih di sektor industri juga perlu terus didorong, termasuk di sektor transportasi.

Peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi, sepakat pemanfaatan transportasi publik untuk menekan polusi. Sayangnya, kapasitas transpotasi publik jauh di bawah tingkat mobilitas penduduk.

"Kapasitas transportasi publik kita memang tidak akan bisa cukup dengan pergerakan harian dari dan ke Jakarta yang mencapai 30 juta orang per hari," ungkapnya pada Koran Jakarta, Kamis (31/8) merespons pernyataan Presiden Jokowi terkait penggunaan transportasi publik.

Selain kapasitas, faktor kenyamanan transportasi publik dinilai juga belum memadai. Di kalangan menengah atas, kenyamanan juga menjadi pertimbangan untuk mengurangi pemakaian kendaraan pribadi.

Kota-kota mandiri di sekitar Jakarta, terangnya belum mampu mengatasi masalah pembagian ruang produktif yang efektif, misalnya; Bintaro, BSD, Cibubur, sampai Pantai Indah Kapuk rata-rata menjadi tempat tinggal dan aktivitas leisure saja, sedangkan sentra perkantoran dan industri masih terkonsentrasi di Jakarta. Kondisi tersebut tidak mengubah pola pergerakan para komuter harian.

"Tata kota Jakarta masih sangat sentralistis sehingga pergerakan searah terjadi, bisa dilihat di semua jalur KRL (kereta rel listrik), Busway (Transjakarta), MRT (Moda Raya Terpadu) saat jam berangkat dan pulang kantor pasti penuh sesak, sebaliknya di luarnya lenggang," ujarnya.

Karenanya, menurut Hafidz, ke depan, pemda DKI, Jawa Barat, dan Banten perlu membahas pengelolaan tata ruang agar lebih efektif dan sinergis.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menyampaikan usaha bersama dan bertahap dibutuhkan untuk mengatasi polusi udara di wilayah Jabodetabek. "Ya ini dibutuhkan usaha bersama. Semuanya harus melakukan, (termasuk melakukan) perpindahan dari (sarana) transportasi pribadi ke (sarana) transportasi publik dan massal," katanya kepada wartawan setelah meninjau sekolah menengah kejuruan negeri di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (30/8).

Kendaraan Pribadi

Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Sudharto P Hadi menyatakan penggunaan moda transportasi umum mampu mengurangi tingkat polusi udara di Jabodetabek. Dia menyatakan tingginya jumlah kendaraan pribadi turut menyumbang peningkatan polusi udara di Ibu Kota Jakarta yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini.

"Tingginya angka penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Emisi gas buang dari mesin berbahan bakar minyak itu berdampak langsung kepada polusi udara," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (30/8).

Saat ini, tambahnya, sektor transportasi masih tercatat menempati urutan tertinggi penyumbang polutan di Jakarta di mana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan sumber pencemaran emisi atau penyebab penurunan kualitas udara di Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya berasal dari kendaraan dengan kontribusi 44 persen.