Penyaluran Program Intervensi Beras Resmi Ditunda

JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas)/ National Food Agency (NFA) secara menun­da program intervensi beras, yakni penyaluran bantuan pangan beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Bantuan pangan beras yang sedianya dialokasikan untuk Januari dan Februari ditunda terlebih dahulu, serta SPHP beras dihentikan sementara mulai 7 Februari 2025.

Berangkat dari hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan sebelumnya, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Di­rektur Utama Perum Bulog. Warkat bernomor 31/TS.03.03/K/02/2025 tertanggal 6 Februari ini merupakan tindak lanjut hasil Rakortas Bidang Pangan pada 31 Januari lalu.

“Tentu kami di Badan Pangan Nasional menindaklan­juti hasil Rakortas Bidang Pangan, sehingga telah disam­paikan surat kepada Bulog untuk menunda bantuan pa­ngan dan SPHP beras. Untuk SPHP beras dihentikan se­mentara per 7 Februari karena telah berjalan dari Januari,” terang Arief di Jakarta, Jumat (7/2).

Untuk realisasi SPHP beras di tingkat konsumen yang sebelumnya dialokasikan 300 ribu ton, sampai 6 Febuari telah tersalurkan 89,2 ribu ton atau 29,74 persen. Semen­tara bantuan pangan beras belum terlaksana dikarenakan masih dalam proses pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai database penerima.

Arief menambahkan kebijakan penundaan ini seper­ti yang telah dijelaskan sebelumnya, agar Bulog bisa fo­kus melakukan penyerapan panen petani hingga 3 juta ton setara beras. Hal itu juga sebagai upaya pemerintah men­jaga harga petani selama panen raya yang diperkirakan da­ri Februari sampai April.