Belanja Negara dari Utang Harus Sasar Program Ekonomi Masyarakat Bawah

"Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara fleksibel dan oportunistik dalam aspek timing, tenor, currency, dan instrumen untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal," katanya.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas pemerintah yang utamanya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 21,1 persen, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 18,3 persen, jasa pendidikan 16,9 persen, konstruksi 13,7 persen serta jasa keuangan dan asuransi 9,6 persen.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan pemerintah dan BI harus menyadari kalau rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 38 persen. Kondisi itu sebagai pertanda harus aware karena ruang fiskal makin sempit, kecuali bisa menaikkan penerimaan negara.

"Ruang fiskal yang terbatas ini karena beban utang dan bunganya meningkat, sementara penerimaan pajak (tax ratio) terus berkurang," tegas Esther.

Oleh karena itu, pembiayaan pembangunan harus dialokasikan kepada program-program prioritas yang bermanfaat bagi banyak kalangan dan benar-benar mengungkit pertumbuhan ekonomi.
Halaman Selanjutnya....