Belajar dari Thailand, Bagaimana Partai Anak Muda Kalahkan Militer dan Konservatif

Tidak hanya itu, MFP menjadi satu-satunya partai yang menjanjikan revisi Undang-Undang Lese Majeste, atau lebih dikenal dengan Undang-Undang 112, yang selama ini dianggap sebagai alat untuk membungkam dan merampas kebebasan berbicara rakyat Thailand.

Dengan program-program tersebut, MFP berhasil menjadi pembeda dengan menciptakan "musuh bersama", yaitu kepemimpinan militer. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki sikap yang jelas sebagai partai pro demokrasi dan antimiliterisme.

Tantangan Pita menjadi Perdana Menteri

Meskipun mendapatkan perolehan kursi terbanyak, upaya MFP untuk mengantarkan Pita menjadi Perdana Menteri tidak akan mudah. Tantangan berikutnya untuk MFP adalah harus memenuhi suara mayoritas (50+1) parlemen, baik suara Parlemen (Lower House) yang berjumlah 500 anggota maupun Senat (Upper House) yang, sejak diberlakukannya konstitusi 2017, berjumlah 250 anggota yang ditunjuk oleh militer.

Total dukungan yang harus MFP dapatkan minimal adalah 376 kursi. Mereka sudah mengamankan 152 kursi, sehingga hanya perlu berkoalisi dengan partai lain atau dengan senat untuk mengumpulkan 224 kursi lainnya. Namun, ini akan sulit bagi MFP karena untuk mendapatkan dukungan dari senat, mereka harus berkoalisi dengan orang-orang militer.
Halaman Selanjutnya....